MBOK BAKUL DAN BIROKRASI INDONESIA

Add caption

Dua hari yang lalu, saya mengalami suatu kejadian, yang bisa dibilang biasa, atau tidak terlalu penting: Membeli mie goreng  untuk makan malam saya. Biasa kan? Tapi yang agak tidak biasa adalah: saya mengantri hingga kira-kira 45 menit. Sebuah durasi waktu yang mungkin kurang sepadan bila dibandingkan dengan sepiring mie goreng. Apalagi bila dibandingkan dengan oportunity cost-nya waktu yang terpakai. Bayangkan, 45 menit kawan! Hal ini terjadi karena beberapa sebab: pertama, karena memang mie goreng di situ terkenal lebih enak daripada daerah-daerah sekitarnya. Ini lantas juga tidak menekankan bahwa mie goreng tersebut sangat enak dibandingkan dengan mie goreng manapun, tapi pada dasarnya memang relatif enak. Kedua, karena si penjual (mbok bakul), terkesan kurang cekatan dalam melayani para pembelinya. Ada kesan mbok bakul tidak menganggap bahwa pembeli adalah pihak yang harus diberi pelayanan sebaik mungkin. Pelayanan yang baik bagi para pelanggan adalah salah satu kunci sukses bisnis. Begitulah para pakar manajemen bisnis berteori.

Nah, kawan, jika belum lama ini kawan-kawan melihat berita di televisi atau membaca di surat kabar, bahwa program dari pemerintah tentang pembagian BLT-yang karena antrian dari masyarakat yang ingin mengambilnya luar biasa-sempat menelan korban. Hal ini mencerminkan bahwa ada yang salah dengan pelayanan publik di negeri ini. Mungkin sedikit mirip dengan kasus mbok bakul yang saya ceritakan di awal. Dua-duanya membuat suatu system pelayanan kepada pihak pengguna layanan yang membutuhkan. Tata kelola yang buruk atau bad governance, seperti yang sering didengung-dengungkan ahli politik di negeri ini.

Kawan-kawanku, jika sejenak kita renungkan, memang ada yang salah dengan tata kelola birokrasi yang ada di negeri tercinta ini. Sering kawan-kawan mendengar tentang adanya pelayanan administrasi yang buruk: dari pembuatan surat izin yang berbelit-belit, adanya uang pangkal, sampai kita dengar adanya pelayanan yang kurang profesional dari pegawai pemerintahan. Inilah sedikit dari sekian banyak contoh potret hitam dari birokrasi kita.

Lemahnya tata kelola birokrasi tidak saja menurunkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga secara tidak langsung telah banyak memakan korban jiwa. Akibat buruknya tata kelola birokrasi ini jelas terlihat, seperti tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi, pengangguran, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta ketimpangan antar kalangan masyarakat yang semakin nyata di sekitar kita. Kualitas tata kelola birokrasi yang rendah mengakibatkan Indonesia banyak mengalami lost of generation.

Survei Governance Matters yang dilakukan para peneliti Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi yang buruk dari enam dimensi tata kelola yakni kebebasan berpendapat dan akuntabilitas, instabilitas politik dan kerusuhan, efektivitas pemerintahan, tanggung jawab pengawasan, dan kaidah hukum. Tindak korupsi dan lemahnya tata kelola birokrasi bagaikan dua sisi mata uang. Maraknya korupsi merupakan cerminan buruknya tata kelola birokrasi. Sedangkan tata kelola pemerintahan yang buruk merupakan penyebab utama korupsi.

Pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang memiliki birokrasi yang berkualitas tinggi, yang dapat memberikan jasa layanan publik yang bermutu, dapat mengelola anggaran dengan efektif dan efisien, tepat sasaran dan betul-betul untuk kesejahteraan rakyatnya (Teddy lesmana:2007)

Tata kelola birokrasi yang baik dicerminkan oleh Pelayanan publik yang transparan akuntabel, partisipasif dan berkesetaraan (Teddy lesmana:2007)

Sekarang coba kawan-kawan berlogika sejenak. Esensi dari negara demokratis adalah kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Jadi pemerintah hanyalah manusia-manusia yang dipekerjakan oleh rakyat, yang diberi mandat untuk melayani mereka: mengelola keuangan negara, yang sumbernya berasal dari pajak rakyat itu sendiri. Akan tetapi ironisnya yang terjadi adalah pemerintah sering mengkorupsi uang rakyatnya. Hal ini berarti bisa diibaratkan seorang babu yang menghianati dan menipu majikannya sendiri. Suatu fenomena yang sulit diterima.Karena seharusnya pemerintah wajib mempertanggungjawabkan mandat yang telah diberikan oleh mereka kepada sang majikan, yaitu rakyat.

Gambaran di atas mungkin dapat memberikan sedikit gambaran kepada kawan-kawan bagaimana sistem tata kelola pemerintahan kita masih jauh dari harapan. Untuk itu mari bersama-sama kita bergerak menuju suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Semakin cepat semakin baik.

Kembali ke mbok bakul, kawan. Mungkin mbok bakul adalah satu dari sekian banyak korban dari bad governance pemerintahan kita. Sehingga mereka pun menjadi suatu turunan yang real dari pemerintahan yang buruk. Semoga kita bukan termasuk orang-orang seperti itu.