MBOK BAKUL DAN BIROKRASI INDONESIA

Add caption

Dua hari yang lalu, saya mengalami suatu kejadian, yang bisa dibilang biasa, atau tidak terlalu penting: Membeli mie goreng  untuk makan malam saya. Biasa kan? Tapi yang agak tidak biasa adalah: saya mengantri hingga kira-kira 45 menit. Sebuah durasi waktu yang mungkin kurang sepadan bila dibandingkan dengan sepiring mie goreng. Apalagi bila dibandingkan dengan oportunity cost-nya waktu yang terpakai. Bayangkan, 45 menit kawan! Hal ini terjadi karena beberapa sebab: pertama, karena memang mie goreng di situ terkenal lebih enak daripada daerah-daerah sekitarnya. Ini lantas juga tidak menekankan bahwa mie goreng tersebut sangat enak dibandingkan dengan mie goreng manapun, tapi pada dasarnya memang relatif enak. Kedua, karena si penjual (mbok bakul), terkesan kurang cekatan dalam melayani para pembelinya. Ada kesan mbok bakul tidak menganggap bahwa pembeli adalah pihak yang harus diberi pelayanan sebaik mungkin. Pelayanan yang baik bagi para pelanggan adalah salah satu kunci sukses bisnis. Begitulah para pakar manajemen bisnis berteori.

Nah, kawan, jika belum lama ini kawan-kawan melihat berita di televisi atau membaca di surat kabar, bahwa program dari pemerintah tentang pembagian BLT-yang karena antrian dari masyarakat yang ingin mengambilnya luar biasa-sempat menelan korban. Hal ini mencerminkan bahwa ada yang salah dengan pelayanan publik di negeri ini. Mungkin sedikit mirip dengan kasus mbok bakul yang saya ceritakan di awal. Dua-duanya membuat suatu system pelayanan kepada pihak pengguna layanan yang membutuhkan. Tata kelola yang buruk atau bad governance, seperti yang sering didengung-dengungkan ahli politik di negeri ini.

Kawan-kawanku, jika sejenak kita renungkan, memang ada yang salah dengan tata kelola birokrasi yang ada di negeri tercinta ini. Sering kawan-kawan mendengar tentang adanya pelayanan administrasi yang buruk: dari pembuatan surat izin yang berbelit-belit, adanya uang pangkal, sampai kita dengar adanya pelayanan yang kurang profesional dari pegawai pemerintahan. Inilah sedikit dari sekian banyak contoh potret hitam dari birokrasi kita.

Lemahnya tata kelola birokrasi tidak saja menurunkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga secara tidak langsung telah banyak memakan korban jiwa. Akibat buruknya tata kelola birokrasi ini jelas terlihat, seperti tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi, pengangguran, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta ketimpangan antar kalangan masyarakat yang semakin nyata di sekitar kita. Kualitas tata kelola birokrasi yang rendah mengakibatkan Indonesia banyak mengalami lost of generation.

Survei Governance Matters yang dilakukan para peneliti Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi yang buruk dari enam dimensi tata kelola yakni kebebasan berpendapat dan akuntabilitas, instabilitas politik dan kerusuhan, efektivitas pemerintahan, tanggung jawab pengawasan, dan kaidah hukum. Tindak korupsi dan lemahnya tata kelola birokrasi bagaikan dua sisi mata uang. Maraknya korupsi merupakan cerminan buruknya tata kelola birokrasi. Sedangkan tata kelola pemerintahan yang buruk merupakan penyebab utama korupsi.

Pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang memiliki birokrasi yang berkualitas tinggi, yang dapat memberikan jasa layanan publik yang bermutu, dapat mengelola anggaran dengan efektif dan efisien, tepat sasaran dan betul-betul untuk kesejahteraan rakyatnya (Teddy lesmana:2007)

Tata kelola birokrasi yang baik dicerminkan oleh Pelayanan publik yang transparan akuntabel, partisipasif dan berkesetaraan (Teddy lesmana:2007)

Sekarang coba kawan-kawan berlogika sejenak. Esensi dari negara demokratis adalah kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Jadi pemerintah hanyalah manusia-manusia yang dipekerjakan oleh rakyat, yang diberi mandat untuk melayani mereka: mengelola keuangan negara, yang sumbernya berasal dari pajak rakyat itu sendiri. Akan tetapi ironisnya yang terjadi adalah pemerintah sering mengkorupsi uang rakyatnya. Hal ini berarti bisa diibaratkan seorang babu yang menghianati dan menipu majikannya sendiri. Suatu fenomena yang sulit diterima.Karena seharusnya pemerintah wajib mempertanggungjawabkan mandat yang telah diberikan oleh mereka kepada sang majikan, yaitu rakyat.

Gambaran di atas mungkin dapat memberikan sedikit gambaran kepada kawan-kawan bagaimana sistem tata kelola pemerintahan kita masih jauh dari harapan. Untuk itu mari bersama-sama kita bergerak menuju suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Semakin cepat semakin baik.

Kembali ke mbok bakul, kawan. Mungkin mbok bakul adalah satu dari sekian banyak korban dari bad governance pemerintahan kita. Sehingga mereka pun menjadi suatu turunan yang real dari pemerintahan yang buruk. Semoga kita bukan termasuk orang-orang seperti itu.

PEMERINTAH DAN SIKAP RAKYAT

Sebagian besar rakyat Indonesia telah mengetahui bahwa bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu zaman yang lazim disebut “Globalization Era”. Era dimana negara ini dituntut untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain di berbagai belahan dunia.

Di era ini juga dituntut untuk tidak tertinggal dengan negara lain. Negara ini diharuskan terus berlari mengikuti negara-negara lain yang sebagian besar telah berada di depan kita.

            Dalam situasi tersebut, perlu adanya suatu kolaborasi yang harmonis antara komponen-komponen bangsa Indonesia untuk bersama-sama bekerja dalam suatu sistem. Baik dari pemerintah yang terdiri atas lembaga dan badan negara maupun rakyat yang terdiri atas organisasi masyarakat dan individu.

            Jika diibaratkan negara ini merupakan suatu keluarga yang sangat besar, dengan pemerintah sebagai orang tua dan rakyat sebagai anaknya. Dalam sebuah keluarga, orang tua selalu berbuat apapun demi yang terbaik untuk anaknya. Baik untuk membesarkan, mendidik, dan sebagainya. Hal tersebut tentunya sesuai dengan makna sistem demokrasi, bahwa kebijakan dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

            Namun, tidak semata-mata semuanya adalah kewajiban sang orang tua untuk menjamin kesuksesan seorang anak. Justru anaklah yang berkewajiban untuk menentukan kesuksesannya sendiri. Seorang anak harus giat belajar sebagai kewajiban seorang pelajar. Semua dampak dari apa yang kita lakukan kita sendiri yang akan merasakannya.

            Semua warga negara memiliki hak-hak dan jangan terlupakan pula kewajiban-kewajiban sebagai warga negara untuk ikut serta dalam membangun negara. Tidak hanya  secara langsung sebagai aparatur negara, akan tetapi dapat dilakukan dengan bagaimana kita harus berhati-hati menentukan langkah untuk berpartisipasi memikirkan solusi permasalahan yang sedang menjerat bangsa ini sesuai dengan prosedur yang berlaku.

            Pemerintah sebagai fasilitator pengatur birokrasi pada aspek tertentu. Maka dari itu diperlukan adanya pengembangan mindset dan memperluas cakrawala berpikir rakyat. Individu merupakan bagian terkecil serta pondasi penyusun komponen-komponen subyek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam diri individu inilah ditanamkan berbagai paradigma sejak lahir hingga dewasa seiring perkembangan di sekitarnya. Pola pikir yang maju akan menciptakan individu yang handal untuk membuat suatu bangsa menjadi maju.

            Untuk itu diperlukan adanya persiapan pada generasi sekarang ini dengan menumbuhkan pola pikirnya seiring perkembangan zaman, yang telah berkembangan dengan percepatan yang semakin tinggi. Diperlukan adanya perubahan cara berpikir yang sudah usang dengan menghilangkan pola pikir pintas dan anarkis. Seringkali kita amati sikap dan respon masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang menyulitkan bagi  mereka. Mereka mengambil tindakan pintas dengan berunjuk rasa, pengrusakan-pengrusakan, ancaman bersenjata, dan sebagainya yang sesungguhnya tidak menguntungkan bagi pihak manapun. Mereka selalu menuntut pada pemerintah, tetapi tidak pernah menuntut pada diri mereka sendiri atas apa yang telah mereka perbuat.

            Semangat nasionalisme yang pernah dinyatakan oleh John F Kennedy: “Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan padamu, tetapi tanyakan apa yang telah  anda berikan pada negara”. Makna ungkapan ini, agaknya sangat konstektual. Kendati demikian, potret negara ini justru menggambarkan dengan gamblang betapa kesadaran bernegara, kesediaan berkorban demi negara, dan mencintai negara telah mengalami kebangkrutan yang sangat tajam. Sumber Daya Manusia bangsa ini yang terbentuk cenderung memiliki sikap mental dan perilaku yang materialistis, individualis dan pragmatis. Setiap orang hanya cenderung memikirkan kepentingannya sendiri. Cara pandang inilah yang dominan merasuki benak SDM kita dewasa ini.

            Untuk itulah pola pikir tersebut harus diubah. Perubahan pola pikir seperti yang telah disebutkan diatas berawal dari individu. Kitalah yang seharusnya memulai, bukan menyuruh orang lain untuk memulai. Terlalu sulit bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kemakmuran bagi rakyat karena persentase jumlah pemerintah yang lebih kecil dibandingkan masyarakat yang beranekaragam.

            Bagaimanapun, bertumbuh dan berkembangnya semangat bernegara dan kesadaran bela negara mensyaratkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah tidak bisa hanya sekedar menuntut rakyat tanpa menunjukan kinerja yang benar-benar baik, apalagi bahwa apa yang pemerintah perbuat memang semata-mata untuk kepentingan rakyat. Pemerintah harus mampu membuat rakyat merasakan bahwa pemerintah berbuat dan bekerja keras untuk rakyat. Rakyat harus merasakan manfaat dari semua yang diperbuat pemerintah sehingga rakyat mau berpartisipasi untuk membangun negara.  Ada kesadaran warga negara untuk ikhlas menanggung beban dari pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah. Sebab, setiap warga negara tahu bahwa pemerintah berbuat maksimal untuk kepentingan rakyat.

            Dengan demikian diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan rakyat. Seorang anak hendaklah berbakti kepada orang tuanya seperti halnya rakyat yang wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah sebagai orang tua harus senantiasa menyayangi anak-anaknya dengan memberikan kebijakan-kebijakan terbaik untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

BANGGA PADA BANGSA INDONESIA

Para pakar dunia di bidang ekonomi, politik, social, dan kebudayaan nampaknya telah terjebak dalam mempersepsikan tentang bangsa Indonesia. Dunia membayangkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bodoh dan pemalas, lingkungannya kumuh dan kotor, kejahatan terjadi di sana-sini, negeri yang penuh dengan kesemrawutan.

Padahal di muka bumi ini tak ada orang menjalani kehidupan dengan bersukaria melebihi orang Indonesia. Tak ada orang berjoget-joget ria siang malam melebihi orang Indonesia. Tak ada orang-orang yang tertawa-tawa, menghisap rokok klempas-klempus baaalll-buuulll dengan nikmatnya. Tak ada acara pesta-pesta, kumpul-kumpul, jagongan, kenduri, hajatan, serta segala macam bentuk kehangatan hidup macam orang kita. Karena budaya itu memang hanya ada di Indonesia.

Dunia bilang kita sedang krisis, padahal berita tentang krisis itu adalah suatu bentuk kerendahan hati Indonesia. Suatu sikap yang menghindarkan diri dari sikap sombong. Kalau kita mendengar berita bahwa pemerintah punya utang hingga trilyunan rupiah, itu sesungguhnya hanyalah taktik agar dunia meremehkan kita. Karena kita orang Indonesia punya pendirian bahwa semakin kita direndahkan, semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah.

Banyak orang mengejek Indonesia dengan perkataan begini:

“Dulu Indonesia adalah gurunya Malaysia. Dalam banyak hal, Malaysia, sang adik, sering belajar dengan Indonesia, kakaknya yang serumpun, yang berwibawa dan disegani dunia.  Guru-guru Indonesia diserap oleh Malaysia. Dari pedagang kecil sampai Presiden belajar kepada Indonesia. Akan tetapi sekarang perkembangannya terbalik. Hari ini Indonesia tidak ada apa-apanya disbanding Malaysia. Dalam bidang pendidikan, pembangunan, peningkatan SDM-nya, ekonominya, dan di segala bidang Indonesia sudah ditinggal jauh. Sekarang bekas guru-guru yang dikirim ke Malaysia berganti jenjang menjadi ‘pendatang haram’ alias tenaga kerja illegal di Malaysia.”

Dan masih banyak lagi ejekan-ejekan lain yang merendahkan bangsa kita. Padahal jika kawan-kawan renungkan kita ini bangsa yang luar biasa mulianya. Malaysia kita ajarkan sampai mereka bias, sampai mereka maju dalam segala bidang, sampai-sampai mereka melampaui kita. Memang Malaysia adalah bangsa yang cerdas, tekun dalam mempelajari ajaran gurunya, sehingga mereka melampaui kemampuan gurunya.

Sedangkan kita sang guru, memang boleh kurang berhasil dari muridnya. Tapi, memang itulah yang terbaik. Seorang guru yang mulia memang harus memberikan semua ilmu yang dimilikinya sampai muridnya benar-benar pandai dan cerdas. Walaupun sang murid ternyata lebih pandai, tapi tak ada masalah. Karena memang bangsa kita adalah guru yang mulia, yang mendidik Malaysia tanpa pamrih, dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Benar-benar sosok guru yang patut diteladani oleh yang lainnya.

Biasanya orang Indonesia bila diejek bahwa bangsa Indonesia dianggap sebagai bangsa yang rendah, dan tidak punya bakat untuk mengalami kemajuan yang berarti, mereka akan diam saja. Tak ada jawaban dan bantahan. Sehingga orang-orang di dunia ini yakin terhadap predikat bangsa Indonesia yang mereka ciptakan sendiri. Orang Indonesia tidak menjawab sebab jikalau menjawab akan diketahui siapa sebenarnya bangsa Indonesia bahwa sebenarnya bangsa Indonesia bangsa yang besar.

MASALAH KEMISKINAN DI INDONESIA

Di berbagai daerah dilaporkan banyak orang mati karena kelaparan. Berhari-hari mereka tidak makan, juga tertimpa gizi buruk. Kelaparan sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang aneh apalagi langka di negeri ini. Hampir disetiap pelosok negeri ini akan dengan mudah kita jumpai orang-orang miskin yang kelaparan, atau kurang makanan.

               Sebagai negara agraris, tanah kita dikenal sangat subur karena bisa ditanami sepanjang tahun. Lalu sumber daya alamnya melimpah. Di zaman Belanda, Indonesia menjadi produsen dan eksportir gula terefisien di dunia. Lalu di tahun 70-an, kita menjadi eksportir sapi. Nenek moyang kita juga pernah mengekspor beras ke China dan India. Lalu apa yang terjadi sekarang? Mengapa Indonesia sekarang ini menjadi negara yang miskin?

               Negeri ini sedang berada pada titik nadir. Berbagai masalah menimpa negeri ini silih berganti. Rakyat kecil menjerit, karena mereka adalah pihak-pihak yang paling merasakan penderitaan. Mulai dari bencana alam, harga bahan pangan pokok naik, pengangguran meningkat, biaya pendidikan mahal, dan masih banyak lagi penderitaan yang lain. Berbagai persoalan yang timbul tersebut telah mengakibatkan beban si miskin semakin berat.

Kebijakan yang Keliru

Ironisnya, para pejabat di negeri ini seakan-akan tidak peduli dengan nasib mereka. Mereka lebih senang mengurusi urusan mereka sendiri dibandingkan membela kepentingan rakyat. Akibat dari itu semua adalah pembuatan kebijakan yang hampir semuanya tidak berpihak pada rakyat. Akan tetapi sebaliknya, menjadikan rakyat menjadi lebih miskin. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang hanya mementingkan pemilik modal untuk mengeruk sumber daya alam. Lihat saja, keputusan untuk menghentikan perusahaan tambang hanya setengah hati, peninjauan kembali UU Sumber Daya Air yang merupakan hak dasar manusia pun ditolak. Privatisasi Air pun jalan yang hanya menguntukkan pelaku bisnis dan penguasa. Perpres 36/ 2005 tentang tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. kepentingan siapa? Pemerintah menyatakan ini untuk kepentingan umum. Tapi, nyatanya penggusuran rakyat miskin terjadi dimana-mana, hampir semua kota di nusantara ini, dengan berdalih untuk kepentingan umum. Nyatanya untuk kepentingan investor dan penguasa. 

               Menurut Benny Susetyo, orang miskin langsung atau tidak, adalah korban ketidakadilan struktural yang menjadi jiwa dan semangat pembangunan bangsa hingga kini. Mereka tersingkir di antara gempita sedikit orang yang merasa beruntung bisa mengakses hasil-hasil pembangunan.

Kemiskinan adalah penyakit yang diderita bangsa ini sejak lama, tetapi ditutup-tutupi karena berbagai alasan politik dan kekuasaan. Sudah sejak dulu kemiskinan hanya dijadikan isu, tidak serius dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. Kemiskinan hanya dilihat sebagai isu untuk mencari dukungan politik.

Pengentasan kemiskinan bukanlah barang baru di negara ini. Sejak hanya disinggung sambil lalu dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun Orde Lama. Sekadar pelengkap REPELITA masa Orde Baru. Pemerintahan di era Reformasi ternyata tak jauh beda dengan pemerintahan Orba. Dalam tataran kenegaraan memang banyak terjadi perubahan; amandemen konstitusi, undang-undang baru dalam berbagai bidang dan demokratisasi politik prosedural. Namun mentalitas kekuasaan yang dipraktikkan oleh para politisi dan pejabat pemerintahan pada hakikatnya hampir tak berubah. Korupsi makin menjadi-jadi dan amat sulit untuk dihentikan. Anggaran pembangunan tetap lebih banyak tersedot untuk kebutuhan rutin birokrasi pemerintahan dan fasilitas mewah yang diterima wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD. Sementara penanggulangan kemiskinan tak pernah menjadi program politik utama. Oleh karena itu, di era Reformasi, walaupun telah mengalami pergantian rezim sampai tiga kali, angka kemiskinan tak pernah berkurang dalam jumlah yang meyakinkan. Persentase kemiskinan memang tak setinggi pada masa awal krisis (1997-19998), namun persentase berkurangnya tingkat kemiskinan pun tak pernah drastis. Malahan dari berbagai rezim di era Reformasi, angka kemiskinan cenderung naik turun.

Di era reformasi, untuk mengatasi masalah government failure tentulah tidak cukup dengan membuat kebijakan semata. Artinya, para elite negara ketika memutuskan suatu kebijakan untuk  masyarakat miskin, tidak cukup hanya dicanangkan, dideklarasikan, atau bahkan ditulis dalam perundang-undangan. Namun, semua kebijakan tersebut harus dikawal dengan ketat di lapangan, dipantau, dan dievaluasi sendiri oleh pejabat yang mengeluarkannya agar tidak terjadi penyelewengan.

Kita dalam ancaman serius akan kehilangan generasi mendatang tanpa upaya serius mengatasi masalah ini. Bila politisi masih bertengkar soal jabatan dan memanfaatkan isu orang miskin untuk kekuasaan, maka jangan harap permasalahan di negeri ini akan tuntas.

MENCARI PARADIGMA BARU BAGI PENDIDIKAN UNIVERSITAS

                Pendidikan tinggi (PT) sekarang ini telah kehilangan jiwanya, yang dulu mampu mencerahi, menyadarkan dan menantang kreativitas dari semua penikmatnya, sekarang menjadi terkepung oleh berbagai tuntutan, dengan munculnya masyarakat yang kapitalis, sehingga pandangan mereka pun tak jauh dari pertimbangan materialistik.

Drost (1999) menguraikan ambiguitas pendidikan kita saat ini, khususnya universitas. Menurutnya universitas saat ini mempunyai dua sisi, yang pertama pada hakekatnya merupakan “lingkungan hidup bernalar untuk memanusiakan manusia sesuai dengan citra manusia masa kini dan dengan demikian membentuk para mahasiswa menjadi manusia demi manusia lain dalam hidup profesi masing-masing”. Di sisi lain adalah bahwa praktik penyelenggaraan universitas sekarang telah “menyimpang” dari hakekat sebuah universitas seperti diuraikan di atas.

                Berbagai guncangan yang melanda PT menyebabkan visi dari PT itu sendiri selalu berubah-ubah. Jika dahulu penyelenggaraan pendidikan universitas dalam rangka membentuk para mahasisiwa menjadi manusia demi manusia lain, maka yang terjadi sekarang yaitu bahwa PT lebih berupaya untuk menyiapkan para mahasiswanya agar membekali dirinya dengan keahlian-keahlian untuk bersaing di dunia usaha.

Cara pandang universitas terhadap warganya sendiri siapapun yang cerdas dan cermat pastinya akan menemukan realita bahwa mahasiswa sekarang dipandang tak lebih sebagai komunitas yang menjadi sumber pendapatan terbesar bagi universitas, dan dosen yang profesor maupun doctor sekalipun tak ubahnya sebagai alat produksi. Segala sistemasi kurikulum, dan metode pengajaran serta segala fasilitas laboratorium dan perpustakaan, disediakan pertama-tama dalam rangka perebutan calon-calon mahasiswa. Dan setelah masa studi berakhir, universitas segera menyerahkan generasi muda ini ke dalam kompetisi yang berat-bahkan kadang kejam-, yaitu dunia kerja.

Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja

Disadari atau tidak, universitas kita saat ini telah bertransformasi menjadi lebih menyerupai lembaga pelatihan tenaga kerja yang dibutuhkan utamanya oleh dunia industri. Akan tetapi, atribut universitas sebagai lembaga pelatihan tenaga kerja itu pun tidak sepenuhnya benar, mengingat alumni para lulusan universitas pun masih memerlukan pelatihan tenaga kerja terapan ketika memasuki dunia kerja. Gejala tersebut tentunya menjadi tidak sejalan dengan pernyataan Drost diatas.

  Tingkat keterserapan ke dunia kerja agaknya telah menjadi tujuan tunggal penyelenggaraan pendidikan PT. Akuntabilitas publik terhadap PT diukur oleh tingkat keterserapan lulusan ke dunia kerja. Jika banyak lulusan dari sebuah institusi PT menganggur, penilaian publik akan mendakwa PT tersebut tidak akuntabel.

Di sinilah letak permasalahannya, para pelaku pasar kerja terus-menerus menuntut suatu standar kualifikasi dari lulusan PT. Kualifikasi tersebut terus-menerus berubah sesuai dinamika globalisasi. Meskipun demikian, para pengelola PT tetap melakukan penyesuaian dengan maksud menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan kualifikasi para pelaku pasar kerja. Tentu saja banyak lulusan yang dianggap tidak memenuhi standar pasar kerja oleh pelaku pasar kerja, karena memang sebenarnya tidak pernah ada suatu standar khusus tentang kualifikasi lulusan yang dibutuhkan pasar kerja. Di sinilah letak ketidaksinambungan antara PT yang terus memacu kualitas lulusannya untuk memenuhi standar yang berlaku, dengan pasar kerja yang tidak mempunyai standar khusus tentang kualifikasi tenaga kerja.

Pada era sekarang ini, PT kehilangan paradigma pendidikan agaknya disebabkan bukan hanya oleh tuntutan-tuntutan kualifikasi pasar tenaga kerja yang terus berubah, tetapi juga oleh perubahan tuntutan masyarakat, yang telah merubah konsepsinya atas standar keberhasilan maupun kegagalan dalam proses pendidikan karena memandang pendidikan semata-mata sebagai sebuah investasi ekonomi. Banyak orang-orang mengaharapkan anak-anak mereka mengembalikan investasi tersebut setelah mereka lulus. Atau dengan kata lain, mereka menuntut PT menyelenggarakan pendidikan dengan penerapan derajat keterserapan ke dunia kerja yang baik, sehingga setelah mahasiswa-mahasiswa tersebut menyelesaikan studi mereka, anak-anak muda ini dapat segera memperoleh sesuai tingkat pendidikannya secara memadai.

Kemudian pertanyaan selanjutnya, benarkah perubahan dan ambiguitas visi universitas disebabkan karena perubahan dunia kerja yang hiperdinamis? Berbagai perubahan dalam dunia kerja muncul karena perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan berbagai teknologi yang mendorong kemajuan ekonomi. Sebagai bukti dari kemajuan peradaban manusia, perkembangan tersebut tak dapat terhindarkan. Ia adalah fakta yang memang secara radikal telah mengubah cara pandang atas manusia, menggoyahkan visi universitas, dan mendesakkan paradigma baru penyelenggaraan pendidikan sebagai investasi ekonomi. Jadi, tidak tepat jika dikatakan bahwa dunia kerja menyebabkan ambiguitas visi universitas.

 Sebagai realitas masa kini, dinamika dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu perubahan-perubahan di tubuh universitas. Akan tetapi, bahwa visi universitas menjadi ambigu lebih disebabkan oleh tak adanya tetapan linear di dalam proses penyelenggaraan universitas, yaitu tetapan yang dapat dipakai sebagai pedoman tentang bagaimana universitas harus menyikapi berbagai perubahan tersebut.

Mencari Paradigma Baru

Usaha mencari paradigma baru bagi pendidikan universitas kita perlu memperhatikan beberapa hal, pertama bahwa kemajuan (modernity) dan proses kemajuan (modernitas) di dunia industry, teknologi dan informasi mau tak mau telah memberikan konsekuensi kearah perubahan dan kecenderungan di dunia pendidikan dewasa ini.

                Kedua, karena dampak-dampak kemajuan dan prosesnya tak mungkin dapat ditolak dan dihindari. Adalah sungguh naif keinginan untuk kembali kepada suasana universitas yang murni bervisi hakiki. Upaya kembali ke arah tersebut justru mempertajam segmentasi dalam masyarakat karena mengingkari realitas yang ada sekarang ini.

                Ketiga ,bahwa keambiguan visi universitas lebih disebabkan karena tidak adanya tetapan linear dalam proses penyelenggaraan universitas tentang bagaimana menyikapi berbagai perubahan tersebut.

                Untuk itu, dalam proses pencarian paradigma yang baru, adalah sulit untuk kembali mengembalikan paradigma yang semula ditetapkan universitas, yaitu yang murni bervisi hakiki. Maka yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan paradigma pendidikan sesuai dengan relitas masa kekinian. Hal ini bukanlah berarti bahwa paradigma tersebut tidak semata-mata mengakomodasi dan merefleksikan tuntutan pasar tenaga kerja, yang menuntut lulusan universitas harus sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Akan tetapi, juga mempertimbangkan konsep universitas seperti pandangan Drost di atas serta jangan melupakan visi universitas yang hakiki. Di samping itu, haruslah dibuat suatu tetapan linear dalam proses penyelenggaraan untuk menyikapi berbagai perubahan. Jika tak ingin visi universitas menjadi semakin jauh dari visinya yang hakiki.

                        

PERSAMAAN GENDER DALAM KACAMATA AGAMA DAN BUDAYA

Kesetaraan gender telah menjadi wacana publik, terutama bila menyangkut masalah hak, status, dan kedudukan perempuan. Masalah ini tidak hanya menjadi masalah di Indonesia saja, tetapi juga negara-negara modern di Eropa dan juga Amerika Serikat. masalah diskriminasi perempuan pun masih saja tetap muncul sampai sekarang.

            Meskipun masalah kesetaraan gender telah menjadi wacana yang luas, namun dalam realitanya masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, perhatian yang lebih untuk masalah ini masih tetap dilakukan. Sebab, tantangan yang dihadapi perempuan tidak hanya datang dari perspektif agama saja, tetapi juga budaya. Dalam pemahaman yang sempit tentang ajaran agama, Kedudukan kaum perempuan tidak setara dengan laki-laki. Demikian pula dalam budaya tertentu, perempuan menempati kedudukan yang rendah dalam masyarakat.

             Dari sudut agama Islam misalnya, Islam memiliki pandangan yang khas dan berbeda dalam melihat dan menyelesaikan masalah perempuan. Termasuk di dalam memandang hakikat politik dan kiprah politik di dalam masyarakat Hal ini terkait dengan pandangan mendasar Islam tentang keberadaan laki-laki dan perempuan di dalam bermasyarakat. Sebagaimana kita ketahui, Islam memandang perempuan pada hakikatnya sama dengan laki-laki, yakni sama-sama sebagai hamba Allah yang memiliki akal, naluri dan kebutuhan fisik. Sedangkan dalam konteks mayarakat, Islam memandang bahwa keberadaan perempuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh laki-laki. Keduanya diciptakan Yang Maha Kuasa untuk mengemban tanggung jawab menjalani kehidupan ini sesuai kehenadak Allah sebagai pencipta dan pengatur makhluk-Nya (QS. 9:71, 51:56).

            Islam telah memberi aturan yang lebih rinci berkenaan dengan peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani kehidupan ini. Adakalanya sama dan adakalanya berbeda. Hanya saja perbedaan dan persamaan pada pembagian peran dan fungsi masing-masing ini tidak bisa dipandang sebagai kesetaraan atau ketidaksetaraan gender. Pembagian tersebut semata-mata merupakan pembagian tugas dalam upaya mewujudkan kehiduan bermasyarakat.

Karena adanya implementasi yang salah dari ajaran agama tersebut yang di sebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan budaya dan tradisi yang patriarkat di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun-temurun menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan jender tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos-mitos salah yang disebarkan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum lelaki dan melemahkan kaum perempuan.

Menurut D.R. Nasaruddin Umar dalam "Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan" (2000), Setidaknya ada dua pandangan dasar yang menyebabkan munculnya ketidakadilan terhadap perempuan. Pertama, keyakinan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga perempuan dianggap sebagai mahluk kedua yang tidak akan mungkin ada tanpa kehadiran laki-laki. karenanya keberadaan perempuan hanya sebagai pelengkap dan diciptakan hanya untuk tunduk di bawah kekuasaan laki-laki. Kedua, keyakinan bahwa perempuan sebagai sumber dari terusirnya manusia (laki-laki) dari surga, sehingga perempuan dipandang dengan rasa benci, curiga dan jijik, bahkan lebih jauh lagi perempuan dianggap sebagai sumber malapetaka bagi umat manusia

Demikian pula halnya dengan kontruksi budaya kita yang masih bersifat partiarkhi.  Munculnya diskriminasi terhadap perempuan biasanya dipengaruhi oleh keadaan dan adat istiadat masyarakat setempat, baik sosial maupun ekonomi termasuk untuk tujuan politik. Kultur patriarkhi ini secara nyata turut mengambat proses perjuangan kesetaraan gender di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi tertentu perempuan seringkali dianggap sebagai warga negara kelas dua. Dalam masyarakat jawa misalnya, perempuan seringkali digambarkan sebagai “konco wingking”. Artinya, perempuan hanya ikut laki-laki, sehingga tidak memiliki daya tawar yang kuat dalam suatu rumah tangga.

Salah satu upaya penting untuk paling tidak meminimalkan diskriminasi perempuan yaitu dengan mendekonstruksi kembali budaya kita yang masih bersifat partiarkhi. Adapun pelaksanaannya bisa dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Melalui keluarga inilah kita dapat membentuk sikap kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Komitmen terhadap proses kesetaraan gender kemudian diperluas melalui kehidupan bernegara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Dalam keadaannya sekarang ini yang terdiskriminasi, maka perempuan harus menyadari bahwa ini bukanlah perjuangan melawan laki-laki dengan tujuan kalah-menang dan demikian halnya laki-laki harus belajar bahwa perlawanan terhadap budaya patriarkhi bukan hanya pembebasan untuk perempuan, melainkan juga pembebasan untuk laki-laki.

MASALAH KEMISKINAN DI INDONESIA

Di berbagai daerah dilaporkan banyak orang mati karena kelaparan. Berhari-hari mereka tidak makan, juga tertimpa gizi buruk. Kelaparan sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang aneh apalagi langka di negeri ini. Hampir disetiap pelosok negeri ini akan dengan mudah kita jumpai orang-orang miskin yang kelaparan, atau kurang makanan.

               Sebagai negara agraris, tanah kita dikenal sangat subur karena bisa ditanami sepanjang tahun. Lalu sumber daya alamnya melimpah. Di zaman Belanda, Indonesia menjadi produsen dan eksportir gula terefisien di dunia. Lalu di tahun 70-an, kita menjadi eksportir sapi. Nenek moyang kita juga pernah mengekspor beras ke China dan India. Lalu apa yang terjadi sekarang? Mengapa Indonesia sekarang ini menjadi negara yang miskin?

               Negeri ini sedang berada pada titik nadir. Berbagai masalah menimpa negeri ini silih berganti. Rakyat kecil menjerit, karena mereka adalah pihak-pihak yang paling merasakan penderitaan. Mulai dari bencana alam, harga bahan pangan pokok naik, pengangguran meningkat, biaya pendidikan mahal, dan masih banyak lagi penderitaan yang lain. Berbagai persoalan yang timbul tersebut telah mengakibatkan beban si miskin semakin berat.

Kebijakan yang Keliru

Ironisnya, para pejabat di negeri ini seakan-akan tidak peduli dengan nasib mereka. Mereka lebih senang mengurusi urusan mereka sendiri dibandingkan membela kepentingan rakyat. Akibat dari itu semua adalah pembuatan kebijakan yang hampir semuanya tidak berpihak pada rakyat. Akan tetapi sebaliknya, menjadikan rakyat menjadi lebih miskin. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang hanya mementingkan pemilik modal untuk mengeruk sumber daya alam. Lihat saja, keputusan untuk menghentikan perusahaan tambang hanya setengah hati, peninjauan kembali UU Sumber Daya Air yang merupakan hak dasar manusia pun ditolak. Privatisasi Air pun jalan yang hanya menguntukkan pelaku bisnis dan penguasa. Perpres 36/ 2005 tentang tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. kepentingan siapa? Pemerintah menyatakan ini untuk kepentingan umum. Tapi, nyatanya penggusuran rakyat miskin terjadi dimana-mana, hampir semua kota di nusantara ini, dengan berdalih untuk kepentingan umum. Nyatanya untuk kepentingan investor dan penguasa.  

               Menurut Benny Susetyo, orang miskin langsung atau tidak, adalah korban ketidakadilan struktural yang menjadi jiwa dan semangat pembangunan bangsa hingga kini. Mereka tersingkir di antara gempita sedikit orang yang merasa beruntung bisa mengakses hasil-hasil pembangunan.

Kemiskinan adalah penyakit yang diderita bangsa ini sejak lama, tetapi ditutup-tutupi karena berbagai alasan politik dan kekuasaan. Sudah sejak dulu kemiskinan hanya dijadikan isu, tidak serius dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. Kemiskinan hanya dilihat sebagai isu untuk mencari dukungan politik.

Pengentasan kemiskinan bukanlah barang baru di negara ini. Sejak hanya disinggung sambil lalu dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun Orde Lama. Sekadar pelengkap REPELITA masa Orde Baru. Pemerintahan di era Reformasi ternyata tak jauh beda dengan pemerintahan Orba. Dalam tataran kenegaraan memang banyak terjadi perubahan; amandemen konstitusi, undang-undang baru dalam berbagai bidang dan demokratisasi politik prosedural. Namun mentalitas kekuasaan yang dipraktikkan oleh para politisi dan pejabat pemerintahan pada hakikatnya hampir tak berubah. Korupsi makin menjadi-jadi dan amat sulit untuk dihentikan. Anggaran pembangunan tetap lebih banyak tersedot untuk kebutuhan rutin birokrasi pemerintahan dan fasilitas mewah yang diterima wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD. Sementara penanggulangan kemiskinan tak pernah menjadi program politik utama. Oleh karena itu, di era Reformasi, walaupun telah mengalami pergantian rezim sampai tiga kali, angka kemiskinan tak pernah berkurang dalam jumlah yang meyakinkan. Persentase kemiskinan memang tak setinggi pada masa awal krisis (1997-19998), namun persentase berkurangnya tingkat kemiskinan pun tak pernah drastis. Malahan dari berbagai rezim di era Reformasi, angka kemiskinan cenderung naik turun.

Di era reformasi, untuk mengatasi masalah government failure tentulah tidak cukup dengan membuat kebijakan semata. Artinya, para elite negara ketika memutuskan suatu kebijakan untuk  masyarakat miskin, tidak cukup hanya dicanangkan, dideklarasikan, atau bahkan ditulis dalam perundang-undangan. Namun, semua kebijakan tersebut harus dikawal dengan ketat di lapangan, dipantau, dan dievaluasi sendiri oleh pejabat yang mengeluarkannya agar tidak terjadi penyelewengan.

Kita dalam ancaman serius akan kehilangan generasi mendatang tanpa upaya serius mengatasi masalah ini. Bila politisi masih bertengkar soal jabatan dan memanfaatkan isu orang miskin untuk kekuasaan, maka jangan harap permasalahan di negeri ini akan tuntas.